DEPOK Pagomex – Bertajuk ‘Aliansi Akademisi Peduli Indonesia’, sebanyak 344 tokoh yang terdiri dari Profesor dan Akademisi sejumlah perguruan tinggi maupun universitas di Indonesia dan tergabung dalam ‘Aliansi Akademisi Peduli Indonesia’, sepakat menyampaikan seruan moral kepada pemerintah untuk segera menghentikan berbagai kebijakan yang dinilai sudah salah arah, merugikan rakyat, serta melemahkan pilar hukum negara.
Hal tersebut disampaikan, setelah merespons sejumlah aksi demonstrasi berdarah yang terjadi beberapa waktu belakangan ini di Indonesia. Dalam seruan bertajuk; ‘Aliansi Akademisi Peduli Indonesia’, para Profesor dan Akademisi itu menyampaikan rasa keprihatinannya atas situasi kondisi jurang yang semakin lebar terbentang antara elite penyelenggara negara dengan rakyat.
Koordinator Aliansi Akademisi Peduli Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto, Senin (1/9) kemarin, mengatakan bahwa; pihaknya menilai pilar-pilar hukum negara kini kian melemah. Bahkan, para akademisi juga mengkritik Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianggap menyesatkan karena berbeda dengan temuan lembaga independen maupun badan dunia terkait tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam konferensi persnya, Prof. Sulistyowati menegaskan, bahwa; situasi krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini menuntut suara moral akademisi untuk tampil di ruang publik.
“Kami para ilmuwan tidak bisa diam ketika melihat jurang yang semakin lebar antara elite penyelenggara negara dan rakyat. Negara hukum seharusnya melindungi warganya, bukan justru menambah beban dan melukai rasa keadilan,” ujarnya.
Seruan Aliansi Akademisi Peduli Indonesia telah ditandatangani oleh lebih dari 340 akademisi, 90 persen di antaranya adalah Guru Besar dari berbagai universitas di tanah air, termasuk Universitas Indonesia, UGM, ITB, IPB, Unpad, Unair, Unhas, Unand, USU, USK, hingga STF Driyarkara dan IFTK Ledalero.
Dalam seruannya itu, Aliansi Akademisi mendesak pemerintah untuk:
- Melakukan restrukturisasi kabinet dan lembaga pemerintahan agar lebih ramping, efisien, serta bebas dari kepentingan kekuasaan.
- Meninjau kembali kebijakan politik anggaran yang salah sasaran, dengan memprioritaskan kebutuhan rakyat terutama pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan.
- Menghentikan praktik korupsi dan gratifikasi sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan hak-hak dasar rakyat.
- Memprioritaskan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta menghentikan pembuatan regulasi instan bermuatan politik kekuasaan.
- Tidak memberlakukan darurat militer maupun sipil yang justru mengancam kebebasan sipil.
- Mencegah diskriminasi rasial dan kekerasan berbasis gender, serta mengembalikan marwah hukum dan keadilan ekologis.
Dalam forum Zoom yang dihadiri puluhan akademisi dan jurnalis, Prof. Sulis juga menegaskan, bahwa; kehadiran mahasiswa di jalanan merupakan ekspresi kritis yang lahir dari ruang akademik.
“Mahasiswa yang kami ajar dengan nilai-nilai kritis dan keberanian menyuarakan kebenaran kini berdiri di jalanan untuk menyuarakan suara rakyat. Labelisasi mereka sebagai anarkis atau ditunggangi pihak asing adalah bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik yang murni,” jelasnya.
Prof. Sulistyowati juga mengingatkan agar pemerintah mampu membedakan, antara demonstran yang sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan rakyat dengan pihak-pihak penyusup yang memprovokasi tindakan anarkis.
Aliansi Akademisi Peduli Indonesia berharap, seruan yang disampaikan ini dapat menjadi pendorong kesadaran publik sekaligus bahan perenungan serius bagi pemerintah.
“Membungkam aspirasi dengan pendekatan koersif hanya akan memperlebar jarak negara dan rakyat. Saatnya pemerintah menunjukkan akuntabilitas, bukan sekadar represifitas. Kami memerlukan dukungan media dan masyarakat sipil agar suara akademisi tidak berhenti di ruang akademik, tetapi benar-benar sampai ke telinga pengambil kebijakan,” tegasnya.
Dikesempatan yang sama itu, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengimbau seluruh warga dan alumni untuk tetap menjaga suasana yang kondusif, harmonis, dan penuh persaudaraan, serta menjaga sikap, perilaku, dan ucapan, serta bijak dalam bermedia sosial.
“Saring informasi sebelum membagikannya, pastikan kebenarannya, dan hindari penyebaran hoaks, provokasi, atau ujaran kebencian yang dapat memecah belah,” ujar Dekan FKUI Ari Fahrial Syam.
Hal senada juga diserukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar di Gedung Rektorat, UIN Syarif Hidayatullah, kemarin. Rektor Asep menegaskan pentingnya menjunjung tinggi ketertiban dan keamanan demi terciptanya kedamaian.
“Mari kita bersama menjunjung tinggi ketertiban dan keamanan. Sampaikan aspirasi dengan cara damai, sesuai aturan, agar ketenteraman dapat tetap terjaga. Atas adanya sejumlah korban, kami seluruh sivitas Akademisi menyatakan ikut berbela sungkawa,” pungkasnya.
(FC-Goest.)
